Fraksi Demokrat Setujui Raperda APBD 2026, Jiham Nur Tekankan Pemerataan Pembangunan di Barut
Muara Teweh - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara secara resmi menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat, Jiham Nur, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di gedung dewan setempat beberapa waktu lalu.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten Sekda, seluruh kepala perangkat daerah serta undangan lainnya.
Saat di konfirmasi, Senin (1/12/2025), Jiham Nur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, yang telah melakukan pembahasan Raperda APBD 2026 secara cermat.
Ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan proses krusial untuk menghasilkan rencana keuangan daerah yang memuat rincian pendapatan, belanja, serta pembiayaan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, sebelum selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
Ia juga menyampaikan bahwa selain menyampaikan persetujuan, Fraksi Demokrat juga memberikan sejumlah catatan dan saran kepada pemerintah daerah, antara lain yaitu menjamin bahwa seluruh program yang telah disepakati, baik pembangunan baru, rehabilitasi, penambahan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan agar tidak tercecer atau dialihkan dari alokasi yang telah ditetapkan.
Selain itu, mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan antar kecamatan, tanpa adanya pilih kasih. Mendukung program peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu**, termasuk peluang kerja dan penyaluran bantuan sosial tanpa diskriminasi.
“Dan menegaskan bahwa APBD 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara secara menyeluruh, mengingat masih banyak sektor yang memerlukan perhatian pemerintah daerah,” kata Jiham Nur.
Fraksi Demokrat berharap APBD 2026 dapat dijalankan dengan tertib, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
