Edi Pran Aji Apresiasi Program Jaga Desa: Dorong Pengelolaan Dana Desa Lebih Transparan dan Bebas Penyimpangan
Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Edi Pran Aji, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MoU Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang ditandatangani antara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Barito Utara dan DPC ABPEDNAS Barito Utara pada Rabu (19/11/2025). Penandatanganan tersebut dinilai sebagai tonggak penting dalam menguatkan tata kelola pemerintahan desa dan mendorong pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, Fredy Feronico Simanjuntak, menegaskan bahwa Program Jaga Desa merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam melakukan pendampingan, edukasi, dan pencegahan hukum agar pemerintah desa mampu mengelola dana desa dengan baik dan sesuai peraturan.
Anggota DPRD Barito Utara Edi Pran Aji menyampaikan terkait kerja sama tersebut. Ia menilai MoU Jaga Desa merupakan langkah strategis bagi seluruh desa di Barito Utara agar terhindar dari kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
“Program Jaga Desa ini sangat tepat dijalankan. Pendampingan hukum dari Kejaksaan memberikan rasa aman dan kepastian bagi aparatur desa dalam mengelola dana desa. Dengan adanya edukasi dan pengawasan preventif, kita berharap tidak ada lagi kasus penyalahgunaan anggaran karena ketidaktahuan” ujar Edi Pran Aji.
Menurutnya, keberadaan Kejaksaan sebagai mitra desa bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengarahkan dan memberikan pemahaman hukum yang benar. Hal itu sejalan dengan penegasan Kajari bahwa Jaga Desa mengedepankan pendekatan pembinaan, bukan penindakan.
“Sudah saatnya desa memiliki pendampingan profesional agar setiap rupiah dana desa benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci membangun desa yang kuat dan berintegritas,” tambahnya.
Edi Pran Aji juga menilai bahwa kerja sama ini selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta mendukung pencapaian SDGs terkait pembangunan hukum dan kelembagaan.
Ia berharap implementasi MoU ini berlangsung secara berkelanjutan dan merata di seluruh desa se-Barito Utara, sehingga kapasitas aparatur desa semakin meningkat dan potensi persoalan birokrasi maupun keuangan dapat diminimalkan.
“Kami di DPRD akan terus mengawal dan mendukung berbagai program yang memperkuat desa. Dengan adanya sinergi Pemkab, Kejaksaan, ABPEDNAS, dan aparatur desa, saya optimistis pembangunan desa di Barito Utara akan berjalan semakin baik, bersih, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
