Menko PM Muhaimin Iskandar: Kendalikan Inflasi dan Perkuat Pemberdayaan untuk Tekan Kemiskinan
Muara Teweh – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia dalam pengendalian inflasi sebagai salah satu langkah utama menekan angka kemiskinan.
Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan yang juga diikuti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia melalui zoom meeting. Untuk Kabupaten Barito Utara diadakan di Aula Setda Lantai I, Senin (8/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut hadir Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekda Drs. Muhlis, Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Muhaimin Iskandar menekankan bahwa target penurunan kemiskinan nasional hanya dapat tercapai jika pengendalian inflasi dijadikan prioritas. "Garis kemiskinan naik itu sejalan dengan meningkatnya inflasi. Karena itu, pengendalian harga-harga pokok harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rangka menekan inflasi dan mencegah munculnya warga miskin baru," ujarnya.
Ia juga menambahkan, paradigma baru penanggulangan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak lagi semata mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. "Peningkatan pendapatan masyarakat adalah kunci. Semangat pemberdayaan ini merupakan wujud dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Lebih lanjut, Menko PM menjelaskan strategi pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025, yang meliputi tiga fokus utama:
1. Pengurangan beban pengeluaran dasar melalui jaminan sosial dan bantuan tepat sasaran.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan memperluas akses kerja, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, serta menciptakan peluang usaha.
3. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.
“Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat penting. Setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mengaplikasikan strategi ini, termasuk menjaga kelompok rentan miskin dan kelas menengah agar tidak jatuh miskin,” tutup Muhaimin.
Sementara itu, Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyatakan bahwa pemerintah daerah siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan.
“Kami di Kabupaten Barito Utara berkomitmen mendukung penuh program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama melalui pengendalian inflasi daerah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses ekonomi kerakyatan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Barito Utara tidak hanya terbebas dari garis kemiskinan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan,” ujar Indra Gunawan.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, juga menegaskan bahwa lembaga legislatif siap mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
“DPRD Barito Utara akan mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan, baik melalui regulasi maupun penganggaran. Kami berharap kolaborasi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan di daerah,” ungkap Hj. Mery Rukaini.
